Tambang Rakyat : Legalitas yang Terlupakan

Mangan merupakan unsur kimia dengan lambang Mn dikenal sebagai bahan campuran pembuatan baja pada umumnya. Di Indonesia, endapan mangan tersebar mulai dari Aceh hingga Papua dengan berbagai tipe endapannya, yang umumnya karena proses yang berkaitan dengan hidrotermal dan pencucian(leaching). Hingga saat ini, penambangan manan dilakukan masih pada kelas pertambangan rakyat. Kasus lingkungan akibat pertambangan mangan secara manual ini yang menjadi sorotan utama media. Secara umum, pertambangan rakyat dengan komoditas mangan yang dikenal berjalan di Tasikmalaya (Karangnunggal) dan NTT (Timor Barat).

Mangan di Karangnunggal termasuk pada golongan mangan oksisol yang keberadaannya tidak merata di dalam tubuh batuan. Secara genesa, mangan ini terbentuk melalui proes pengendapan nodul-nodul mangan pada batugamping, lalu terlarutkan oleh fluida hidrotermal sebagian yang pada akhirnya terendapkan kembali. Proses pelapukan dan pencucian serta pengayaan supergene membentuk mangan oksisol yang ada sifatnya disseminated. Oleh karena itu, penambangan yang dilakukan bersifat menyebar dan pada akhirnya isu lingkungan mencuat sebagai sorotan terhadap efek kegiatan tersebut.

Secara umum, bagaimana pertambangan rakyat dipandang?

Penambangan mangan di Karangnunggal hanya salah satu contoh tambang rakyat yang ada di Indonesia. Sifat ekonomis suatu kegiatan tambang mendorong hadirnya pertambangan rakyat. Nilai keekonomian yang tidak tercapai jika dilakukan pertambangan secara besar, pada akhirnya mendorong kesempatan bagi masyarakat untuk menambang sebagai mata pencaharian.

Istilah tambang rakyat secara resmi tertuliskan pada pasal 2 huruf N UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pertambangan rakyat didefinisikan sebagai satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Aturan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) secara jelas diatur dalam pasal 47-48 PP No.23 Tahun 2010. Dengan persyaratan administrasi yang sederhana, yaitu surat permohonan, KTP, dan surat keterangan dari desa setempat, baik individu maupun kelompok usaha yang diajukan kepada bupati atau walikota setempat untuk dapat memiliki IPR. Hal ini sesua dengan UU No.4 Tahun 2009 pada pasal 67 da 68. Kepemilikan IPR menyatakan bahwa pertambangan tersebut adalah legal di mata hukum. Akan tetapi, umumnya tambang rakyat selalu indentik dengan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang cukup banyak keberadaannya, terutama di sekitar pembuangan tailing perusahaan tambang besar.

Pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan rakyat diatur secara terstuktur pada bab IX dan beberapa pasal lain, seperti pasal 133, 138, dan 140. Pengaturan tentang permasalahan hak dan kewajiban pertambangan rakyat pun ditegaskan pada pasal 69 dan 70. Secara legal, penambang rakyat ini berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan kerja, lingkungan teknis pertambangan, dan manajemen dari pemeritah dan/atau pemerintah daerah, serta mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, seorang penambang rakyat juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan penambangan paling lambat setelah 3 bulan IPR diterbitkan, mematuhi peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku, mengeola lingkungan dengan pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi , serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada pemberi IPR.

Jika meninjau dari segi hak yang dimiliki pertambangan rakyat, tambang mangan di Tasikmalaya belum mendapat perhatian dalam rupa binaan dari dinas terkait atas apa yang dikerjakan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas terkait memang telah melakukan survei, pemetaan sebaran komoditi dan lokasi penambangan yang ada sehingga terdapat semacam MoU (Memorandum of Understanding) antara kepemilikan rakyat dan pemerintah untuk bagi hasil.

Akan tetapi, pembinaan yang seharusnya diberikan pemerintah sebagai suatu hak dan kewaiban penambang di bidang lingkungan, terutama, tidak menjadi perhatian. Lokasi bekas pertambangan tidak dilakukan reklamasi dan selama proses penambangan pun tidak dususun konsep pelestarian lingkungannya. Setiap pelaku usaha hanya mengedepankan Kg mangan yang keluar dari perut bumi. Kegiatan penambangan ini telah menjadi jawaban rusaknya terumbu karang di Tasikmalaya Selatan sebagai akibat lumpur sisa yang terbentuk karena hujan pada daerah-daerah bekas tambang.

Secara ekonomi pun, para pengusaha ini mulai meninggalkan kegiatannya sejak awal 2010 karena harga komoditi yang terus menurun. Belum lagi, adanya mafia harga yang pada dasarnya merugikan penambang itu sendiri.

Permasalahan tambang rakyat yang ditimbulkan pun sejalan dan makin kompleks. Akan tetapi, bagaimana perlindungan terhadap masyarakat ini ? Upaya yang ditunjukkan pun masih belum mengakomodir kepentingan tambang rakyat. Pertanyannya, apakah hanya tambang sekelas K*C, Free**** yang perlu dipedulikan masalahnya oleh akademisi ?

copy paste dari keprofesian HMT-ITB

About akutaruna


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: