Tambang Rakyat

Tambang Rakyat

Dilema Kemanusiaan dan Peraturan

oleh Taruna Fadillah

Mahasiswa Teknik Pertambangan ITB

12109039

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sumberdaya alam yang sangat melimpah, di setiap lapisan bumi pertiwi ini selalu ada sumber daya yang siap diolah. Memang benar nyanyian-nyanyian dulu, tongkat dan batu ditanam pun akan menjadi tanaman.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebedar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral atau batubara yang terkandung di dalam bumi ini, adalah sumberdaya alam yang tidak terbarukan, pengelolaanya harus maksimal, optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Serta harus adil agar masyarakat dapat menerima atau menjadi sejahtera.

Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri-industri penunjang pertambangan.

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

 

Tambang Rakyat di Indonesia

Tambang rakyat adalah pertambangan yang dikelola oleh masyarakat atau rakyat di sekitar sumber daya atau cadangan di daerah tersebut. Pertambangan dilakukan dengan cara-cara sederhana. Wilayah pertambangan pun tidak sebesar dari usaha pertambangan pada umumnya.

Tambang rakyat Indonesia biasanya terletak di daerah yang memang memiliki mineral yang ekonomis dan relatif gampang diolah. Biasanya kebanyakan dari warga setempat bermata pencaharian sebagai penambang juga.

Contoh kasus adalah di sekitar sungai Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga di sekitar sungai mempunyai mata pencaharian sebagai penambang pasir kali (pasir yang ada di sungai). Karena sistem penambangan yang mudah dan uang yang didapat relatif tinggi daripada bertani, warga banyak menjadi penambang.

Selain itu tambang rakyat biasanya kurang mempedulikan keselamatannya sendiri. Pertambangan batu kapur di daerah Rajamandala, Cimahi, Jawa Barat atau pertambangan zeolith di Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat adalah contohnya. Mereka meledakan batuan kapur atau zeolith tanpa pengaman. Modal mereka hanya linggis dan bahan peledak seperti bubuk mercon. Tidak hanya itu, jika mereka memanjat tebing untuk diledakan, mereka memanjat tanpa safety harness atau tali pengaman tubuh untuk menyelamatkan mereka bila sewaktu-waktu jatuh. Tidak memakai sepatu dan bahkan sarung tangan, tidak jarang dari mereka pernah mengalami luka karena batu yang jatuh atau sekedar kaki lecet.

Komoditas yang mereka ambil biasanya langsung dijual ke tengkulak atau pembeli dari berbagai daerah. Hanya sedikit dari mereka yang melakukan added value, atau usaha agar barangnya bernilai lebih. Contohnya saja tambang rakyat yang berupa mangan di Karangnunggal, mereka hanya mencucinya agar terpisah dari tanah, lalu mereka menjualnya, dengan harga yang sangat tidak berbayar dengan resikonya, baik untuk alam maupun dirinya sendiri.

Tambang rakyat juga kurang mempedulikan lingkungan yang mereka gunakan. Banyak terjadi pencemaran pada lokasi-lokasi tambang dan daerah sekitarnya. Sungai tercemar oleh sulfur, tanah tidak lagi subur dan air tidak bisa mereka minum. Hal ini terjadi di sekitar daerah gunung pongkor. Masyarakat mengolah emas menggunakan sulfur yang akhirnya mencemari sumur merka sendiri.

Pasca penambangan, masyarakat lebih sering meninggalkan daerahnya begitu saja. Walaupun mereka berupaya mereklamasi daerah mereka sendiri, namun yang terjadi reklamasi itu tidak berhasil, karena mereka hanya melakukan itu untuk formalitas.

 

Tambang Rakyat menggerakan Ekonomi Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri, tambang rakyat ini mempunyai peranan yang besar untuk menaikan derajat ekonomi masyarakat di daerah. Mereka bisa menjadi penambang itu sendiri, pengolah atau bahkan penjual dari komoditas tersebut.

Contoh saja di daerah gunung kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah yang terkenal dengan fosfor dan karstnya ini perekenomian digerakan oleh pertambangan rakyat. Karena Gunung Kidul itu tandus maka mereka hanya bisa menanam ketela atau umbi-umbian saja, sebagai penyambung hidupnya mereka membongkar gunung kapur untuk dijual. Anak sekolah dibiayai dari hasil tambang. Anak sekolah bila libur juga ikut menambang.

Tak lain halnya di Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkah dari letusan gunung berapi membuat para penambang pasir gunung bergembira. Pasir yang tidak akan habis (karena setiap 3-4 tahun sekali merapi meletus) menjadi moda perekomian mereka selain wisata kaliurang. Kalu sehari bisa memenuhi 2 truk pasir, cukuplah uang 100 ribu upiah mereka bawa pulang.

Namun dibalik itu semua, ternyata pemerintah masih setengah hati untuk memperhatikan tambang rakyat ini. Mereka seakan-akan lari dari kewajiban yang ada di dalam undang-undang. Memberi pembinaan dan pengawasan di bidang kesalamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen. Terkadang pemerintah lupa atau lalai untuk melakukan itu dan mengakibatkan yang tidak kita inginkan terjadi.

Kita sebagai masyarakat juga berlaku tidak adil terhadap para penambang rakyat ini. Kita selalu berteriak-teriak bahwa tambang merusak lingkungan, tapi tetap saja memakai barang-barang hasil pertambangan.

 

Tambang Rakyat Butuh Perhatian Kita

Tambang rakyat seakan-akan belum tersentuh oleh pemerintah, pengelolannya bahkan sistem penambangannya. Beberapa hasil pemikiran penulis tentang tambang rakyat:

1. Pertambangan rakyat merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Perekenomian desa berputar dari usaha ini.

2. Pemerintah harus melakukan kewajibannya untuk memberi pembinaan dan pengawasan di bidang kesalamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen sesuai dengan undang-undang.

3. Pembuatan kebijakan-kebijakan khusus, seperti yang ada di PT.Timah, penambang-penambang rakyat diwajibkan menjal timah yang mereka dapat hanya kepada PT. Timah, selain menghindarkan dari tengkulak, ini juga menambah pendapatan negara.

4. Sesegera mungkin mendata dan mempersiapkan program pembinaan PETI yang disusun secara partisipatif termasuk masalah pengendalian lingkungan hidup.

5. Mengubah paradigma pengelolaan sumberdaya alam (pertambangan) yang semata berparadigma ekonomi dan menurunkannya dalam rencana pengelolaan sumberdaya alam yang komprehensif.

 

Daftar Pustaka

  1. http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog/2006/12/07/tambang-rakyat-dan-hak-hak-masyarakat-lo
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

About akutaruna


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: