Bima, awal dari kehancuran tambang di Indonesia.

Pencabutan Izin Tambang SMN Dipertanyakan  

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mempertanyakan alasan pencabutan izin usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen. Hal itu bisa menggangu iklim investasi tambang di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Perhapi Irwandy Arif alasan pencabutan yang tidak jelas itu bisa meresahkan perusahaan tambang lain yang ada di Indonesia. Pasalnya, SMN tidak melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Mereka (SMN) juga sudah melakukan kegiatan eksplorasi sesuai ketentuan dan sudah sosialisasi yang diminta,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/2/2012).

Ia mengatakan, sebuah perusahaan bisa dicabut izin usaha tambangnya jika melakukan tiga hal, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, melakukan tindak pidana, atau dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan pasal 119 UU Minerba.

Menurutnya, SMN tidak melakukan satu pun dari tiga hal tersebut. Jika ini berlangsung, kata dia, akan meresahkan perusahaan batubara dan membuat investor makin takut menambang di Indonesia.

Ia merasa dicabutnya izin tambang SMN kemungkinan berdasarkan pertimbangan politik bertujuan meredam aksi kerusuhan yang makin meluas dan menambah korban.

Namun, ia juga meminta perusahaan tambang lain supaya bersiap-siap untuk dicabut izin tambangnya jika terjadi kerusuhan seperti di Bima.

“Perusahaan manapun akan sulit mengatasi kalau sudah ditunggangi kepentingan politik,” tambahnya.

Seperti diketahui sebelumnya, menurut Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, jika izin tambang perusahaan dicabut, harus ada kompensasi berupa izin eksplorasi di wilayah lain.

“Saya juga bingung kenapa SK-nya dicabut. Mereka masih mencari lokasi yang ada tambangnya. Mereka belum melakukan penambangan,” katanya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu juga menambahkan, keterbatasan pengetahuan warga mengenai masalah perizinan tambang menjadi pemicu anarkisme demonstrasi yang berkelanjutan di Bima.

Bupati Bima Ferry Zulkarnaen mencabut izin tambang SMN melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh SMN di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu pada Sabtu (28/1/2012).

SK Bupati Bima itu didasarkan pada surat rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite atas nama Menteri ESDM dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bima yang meminta izin dicabut.

Sejak akhir Desember 2011, di Bima terjadi kerusuhan akibat protes masyarakat yang meminta bupati mencabut SK 188 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) SMN.

Selama ini, penggiat Front Anti Tambang mengklaim SMN sebagai pemicu kerusuhan karena melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

sumber:

http://finance.detik.com/read/2012/02/05/152049/1834495/1034/pencabutan-izin-tambang-smn-dipertanyakan

 

Hal ini dibahas saat kuliah valuasi tambang. Saya berpendapat, pemerintahnya panik, hingga akhirnya berani mencabut izin tambang. Itu bakal jadi tonggak kebangkitan LSM-LSM yang anti-tambang.

Hal ini bisa bijak jika melihat kerusuhan yang terus terjadi di bima, yang menyebabkan keamanannya turun, atau bahkan aktivitas ekonomi penduduk turun. Jika itu terjadi mungkin yang ada adalah tidak adanya stabilitas keamanan dan ekonomi dan berujung pada ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahnya. Yang bisa berakibat juga pada pencopotan bupati bima, atau bahkan chaos yang lebih besar. Karena peristiwa yang dulu (pembakaran kantor bima) disebabkan oleh aparat keamanan yang tidak cukup untuk mengamankan warga.

Peristiwa ini bisa hanya menjadi angin lalu, kalau tidak direspon secara responsif oleh pemerintah pusat, secara stabilitas keamanan pilihan bupati bima tepat, namun secara hukum pertambangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya atau bahkan sangat mengecewakan. Peraturan yang masih bertabrakan antara otonomi daerah dan kewenangan pusat harus segera diselesaikan.

Saran saya adalah:
1. Segera evaluasi dan perjelas aturan pemberian IUP bagi perusahaan. apakah diberikan uleh pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.
2. Sadarkan penduduk kita, tentang pentingnya tambang di negara kita.
3. Pentingnya pembuatan lembaga independen yang bisa menyajikan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di daerah tersebut, yang netral dan dapat dipatuhi atau dihormati oleh semua pihak (masyarakat dan swasta). tentu saja lembaga ini harus memberikan data yang benar-benar valid dan dapat menjadi acuan untuk semua pihak.

itu saja, terimakasih…

About akutaruna


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: