Darah saya merah, tulang saya putih? Atau hati, pikiran dan hidup saya untuk merah putih???

Kontroversi Pajak Ekspor

Keuntungan yang besar membuat sektor pertambangan jadi primadona. Apalagi Indonesia kaya akan sumber tambang. Eksploitasi tambang pun gila-gilaan. Kelonggaran pemerintah dengan membebaskan ekspor bahan tambang mentah pun menjadi angin segar bagi para pengusaha.

Tak heran jika ekspor bahan tambang mentah melonjak pesat belakangan ini. Dari catatan kementrian energi dan sumber daya mineral, selama tiga tahun ini, ekspor bijih tembaga naik 800 persen atau delapan kali lipat. Ekspor bijih tembaha juga naik hingga 1.100 persen atau 11 kali lipat. Sungguh luar biasa.

Ekspolitasi besar-besaran atas tambang tersebut menciptakan keresahan. Hal itu sudah berlangsung sejak tahun 1967. Tanpa peraturan yang tegas, stok bahan tambang akan habis, sementara nilai tambah yang diciptakan sangat kecil. Bisnis tambang juga kerap menimbulkan persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik lahan. Bisnis tambang juga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Keresahan itu, akhirnya direspon dengan keluarnya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Salah satu poinnya adalah melarang ekspor batubara dan mineral mentah per tahun 2014. Dengan kebijakan itu,berarti para pelaku usaha harus mengolah terlebih dahulu bahan tambang yang mereka keruk. Kementrian energi dan sumber daya mineral telah menerbitkan peraturan menteri no 7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.

Reaksi pun muncul, terutama dari para pengusaha dan negara-negara yang selama ini menikmati pasokan tambang dan mineral dari Indonesia. Beberapa negara mempertanyakan kebijakan tersebut, diantaranya, jepang dan india. Itu adalah respon yang sangat wajar.

Sementara itu, sejumlah pelaku usaha disinyalir mulai mengeruk habis-habisan batubara dan mineral, sebelum laranganekspor diberlakukan. Khawatir dengan pengerukan bahan tambang berlebihan tersebut, pemerintah pun mengusulkan penerapan pajak ekspor sebelum tahun 2014. Tahap awal diusulkan pajak ekspor sebesar 15 persen. Tahun ini, diharapkan bisa mencapai 25 persen dan tahun depan sebesar 50 persen.

Kekhawatiran itu beralasan karena masih sedikit perusahaan yang menyiapan industry pengolahan dan pemurnian bahan tambang. Berdasarkan data kementrian ESDM, baru 19 pabrik yang berncana membangun smelter, padahal ada 8523 izin usaha pertambangan.

Terobosan pemerintah tadi patut didukung. Jika tambang dibiarkan terus dieksploitasi secara membabi buta, generasi mendatang dinegeri ini hanya akan diwarisi segudang persoalan.

re write Kompas, Jum’at 13 april 2012 hal 17
FYI:
Dengan adanya UU Minerba, semua barang tambang harus diolah dulu baru boleh di ekspor. Melihat larangan itu baru berlaku pada tahun 2014, pengusaha menaikkan produksi besar-besaran dan mengeskpor gila-gilaan. Karena mereka berfikir, susah untuk mendirikan pabrik pengolahan dan biaya mengeskpor lebih murah daripada mengolah.

Perlu teman-teman ketahui, sekaran g di Indonesia baru ada 19 pengolahan hasil tambang. Data ekspor nikel dan bauksit pun dari tahun 2010 ke 2011 meningkat tajam. Nikel di tahun 2010 sebesar 7.5 naik menjadi 32.9 dan nikel 15.6 naik menjadi 40.7 (majalah tambang). Terlihat sekali kepanikan dalam aktivitas ini.

Saat ini sedang berseteru dua kubu atau pihak tentang masalah ini. Kubu yang pro tentang peningkatan nilai tambah dan yang menolak. Asosiasi pengusaha mineral Indonesia (aspemindo), kadin dan sejumlah pemerintah daerah adalah pihak yang menentang ini, alasan mereka banyak, mulai dari otonomi daerah, ekonomi masyarakat dan bangkrutnya industri tambang

Jika peraturan (pasal 21 permen no 7 tahun 2012) ini benar-benar diterapkan industri tambang terancam bangkrut. Peraturan itu berinti, perusahaan tambang yang mengantongi izin IUP dan IUPR dilarang keras untuk menjual bijih mineral ke luar negeri dalam jangka waktu 3 bulan setelah berlakunya permen ini (permen ini di tetapkan bulan januari). Sesuatu yang logis bila kita berfikir, Pabrik pengolahan masih sedikit dan larangan ekspor? Bangkrutnya industri tambang tentu menjadi ancaman. Kesejahteraan masyarakat akan terusik dengan hal ini.

Perusahaan tambang bangkrut atau tutup, tentunya akan mengganggu keuangan daerah. Mulai dari pendapatan mereka dari tambang, juga nafkah atau hajat hidup orang banyak. Ya.. perusahaan tambang memang menjadi tumpuan APBD di sejumlah daerah.

Ditinjau dari hukum, permen ini tidak ada akan berlaku bila daerah mengeluarkan perda atau perwil. Otonomi daerah menghalalkan peraturan ini. Perda jauh lebih tinggi kedudukannya daripada permen. Dan itu yang membuat carut mawutnya dunia pertambangan, mulai dari kerusuhan, pajak daerah dan semacamnya.

Benar-benar rumit, ekonomi, hukum, kebijakan, bisnis dan politik… itu yang bermain sekarang. Kebijakan ini terkesan mendadak namun mempunyai manfaat yang banyak juga. Semuanya ada positif negatifnya.

Siapa yang benar-benar merah putih itu yang harus ditanyakan, semua mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Yang jelas kekayaan alam nusantara ini harus di manfaatkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan sekedar mereka yang berdasi dan berjas hitam, atau engineer-engineer luar negri atau enginer local, tapi kesejahteraan ini untuk masyarakat yang berbangsa dan bernegara Indonesia, cukup itu saja… mari belajar, kita calon pemimpin perusahaan tambang, kita calon pembuat kebijakan, kita calon pemimpin negeri ini!!!

Terinspirasi saat soljum di himatika, aliran himatika.
aliran al tarunaiyah…

About akutaruna


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: